Hello,
I have experience in the media industry as a media analyst by analyzing public relations movements with a focus on analyzing news and social media from various sectors, both the government and private sectors. As a journalist covering the urban sector, especially the issue of DKI Jakarta. I have experience as a content writer in a non-governmental organization.
PT Binokular Media Utama
Media Analyst - Newstensity Team
- Processing data and analyze news - social media content about private sector and political – Government Sector.
- Collect data and classify news topics
- Helping migrate data to develop new media monitoring platform project
- Give negative news alerts and recommendation public relations strategy to clients
Industry - Private Sector
Have experience working reports from: Astra Honda Motor, Shopee, Google Indonesia, Nusantara Infrastructure Group, British American Tobacco Indonesia, Dewa United, Mal Ciputra Jakarta, Indonesian Life Insurance Association (AAJI), BCA, PermataBank, Bank Neo Commerce, etc.
Political - Government Sector
Have experience working on reports from: Komodo National Park, Attorney General's Office of Indonesia, PT Jakarta Propertindo (Jakrpo), LRT Jakarta, Social Security Administrator for Health (BPJS Kesehatan), Indonesian Army Information Service, Bogor Regency Government, East Java Provincial Government, PT Sarana Multi Infrastruktur, political actor, political party, etc.
Koran Tempo
Reporter Intern - Desk Metropolitan
- Coverage and reportage about metropolitan news, especially in Jakarta. Related to public service, public policies, disasters, and entertainment.
Menantikan Layanan Angkot Mewah Jakarta Mikrotrans Modern
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Transjakarta meluncurkan angkot mewah Mikrotrans ber-AC yang sedang diuji coba di rute Stasiun Gondangdia-Kebon Sirih. Untuk tahap pertama, DKI menyiapkan 60 unit Mikrotrans ber-AC. Diharapkan Mikrotrans bisa melayani rute-rute ramai demi memaksimalkan layanan JakLingko.
Pasien Telemedisin Keluhkan Obat yang Tiba Terlalu Lama
Pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri menyatakan puas atas pelayanan telemedisin dari pemerintah. Meski begitu, pasien mengeluhkan obat yang tiba terlalu lama.
DKI Membendung Omicron dengan Karantina Mikro
Karantina mikro diterapkan untuk mencegah persebaran wabah, khususnya varian Omicron. Upaya pelacakan terhambat karena sebagian warga menolak menjalani tes usap.
Tak Relevan Jembatan Penyeberangan di Tengah Kota
Jembatan penyeberangan sudah tidak relevan lagi untuk kota yang memprioritaskan pejalan kaki.
Rencana Pembangunan Terminal Lebak Bulus Jalan di Tempat
Pembangunan Terminal Lebak Bulus menjadi tanggung jawab PT MRT Jakarta dan PT Integrasi Transportasi Jakarta. Rencana pembangunan hingga kini belum ada kejelasan.
Menguji Efektivitas Sumur Resapan Aspalan di Jakarta
Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengungkapkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengejar target untuk menyelesaikan pembangunan 26 ribu sumur resapan hingga akhir 2021. Proyek ini dimaksudkan untuk mengantisipasi banjir dan genangan air saat musim hujan.
DKI Mulai Uji Coba Pergelaran Konser Musik
Konser musik secara offline sudah diperbolehkan di Ibu Kota. Penerapan protokol kesehatan diawasi secara ketat.
Ibu Kota Kembali Siaga Menghadapi Banjir
Pemerintah mengklaim target banjir surut dalam enam jam bisa dipenuhi. Namun di beberapa lokasi target itu tidak tercapai.
Tempat Karaoke Belum Sepenuhnya Menjalankan Protokol Kesehatan
Pengelola tempat karaoke membutuhkan waktu untuk membiasakan diri dengan aturan baru.
Konseling Psikologi Daring pada Masa Pandemi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Ibunda.id membuat platform Sahabat Jiwa untuk menjadi solusi. Platform ini memberikan wadah layanan konsultasi daring bagi warga Jakarta untuk menceritakan permasalahan mengenai mental dan kejiwaan.
Sindikasi Pemilu dan Demokrasi
Political Content Writer Intern
- Create Political analyzed Content and information for Instagram social media. Related to elections, government, and democracy.
- Create live report content about Sindikasi Pemilu dan Demokrasi activity on Instagram
- Become a speaker for political discussions with the public and the government
- Collect data on the results of the 2019 election for members of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia
RAKER TIM KERJA BERSAMA PEMILU DAN PILKADA 2024 (2) ; Sudut Pandang Pemerintah
Pada Raker Tim Kerja Bersama Pemilu dan Pilkada 2024, Pemerintah yang diwakili oleh Mendagri Tito Karnavian memberikan tiga opsi terkait waktu Pemilu tahun 2024 yaitu pada:
- 24 April 2024
- 8 Mei 2024
- 15 Mei 2024
Pada Raker Tim Kerja sebelumnya diusulkan Pemilu dilaksanakan pada 21 Februari 2024
Alasan dari adanya tiga opsi dari Pemerintah karena:
- M
- 24 April 2024
- 8 Mei 2024
- 15 Mei 2024
Pada Raker Tim Kerja sebelumnya diusulkan Pemilu dilaksanakan pada 21 Februari 2024
Alasan dari adanya tiga opsi dari Pemerintah karena:
- M
RAKER TIM KERJA BERSAMA PEMILU DAN PILKADA 2024 (1)
Pada 6 September 2021, tim kerja bersama Pemilu dan Pilkada 2024 mengadakan rapat kerja.
Pada raker tersebut KPU RI memaparkan terkait rancangan Pemilu dan Pilkada 2024 yaitu:
- Pemilu diadakan pada 21 Februari 2024
- Pilkada diadakan pada 27 November 2024
- Tahapan direncanaka selama 25 bulan dimulai dari Januari 2022
Bawaslu RI juga memaparkan terkait perencanaan pengawasan dan
Pada raker tersebut KPU RI memaparkan terkait rancangan Pemilu dan Pilkada 2024 yaitu:
- Pemilu diadakan pada 21 Februari 2024
- Pilkada diadakan pada 27 November 2024
- Tahapan direncanaka selama 25 bulan dimulai dari Januari 2022
Bawaslu RI juga memaparkan terkait perencanaan pengawasan dan
PAN Bergabung Koalisi, Oposisi Makin Lemah
Pada 25 Agustus 2021, Presiden Jokowi mengundang seluruh ketum parpol koalisi pendukung pemerintah yang memiliki kursi di DPR. Namun, menariknya yaitu PAN sebagai parpol diluar koalisi pemerintah ikut bergabung pada pertemuan tersebut
Lalu, apakah PAN bergabung dengan koalisi pemerintah? Waketum DPP PAN Viva Yoga menjelaskan bahwa PAN sejak kepemimpinan Zulkifli Hasan ikut dan hadir sebagai
Lalu, apakah PAN bergabung dengan koalisi pemerintah? Waketum DPP PAN Viva Yoga menjelaskan bahwa PAN sejak kepemimpinan Zulkifli Hasan ikut dan hadir sebagai
Pokok-Pokok Haluan Negara, MPR Kehilangan Orientasi?
Ketua MPR Bambang Soesatyo merencanakan adanya amandemen UUD 1945 yang menyisipkan PPHN atau pada masa orba dikenal dengan GBHN
Konsekuensi dari adanya PPHN adalah Presiden terpilih akan sulit merealisasikan janji politiknya, Kebijakan pemerintah harus selaras dengan PPHN, RAPBN harus selaras dengan PPHN jika tidak akan ditolak
Terdapat ancaman indikasi adanya intrik politik yan
Konsekuensi dari adanya PPHN adalah Presiden terpilih akan sulit merealisasikan janji politiknya, Kebijakan pemerintah harus selaras dengan PPHN, RAPBN harus selaras dengan PPHN jika tidak akan ditolak
Terdapat ancaman indikasi adanya intrik politik yan
Siasat Memudahkan Pemilih | Metode Coblos Vs Tulis
Pemilu di Indonesia tercatat telah menggunakab 10 kali metode coblos, 3 kali metode tulis dan coblos, dan sekali metode contreng
Dari hasil litbang kompas bahwa 27,1% responden mengalami kesulitan, angka tersebut bukanlah angka yang kecil
Diantara kesulitannya yaitu kesulitan membedakan jenis surat suara pada pada Pileg, bingung mencari nama caleg karena banyaknya surat suara, dan
Dari hasil litbang kompas bahwa 27,1% responden mengalami kesulitan, angka tersebut bukanlah angka yang kecil
Diantara kesulitannya yaitu kesulitan membedakan jenis surat suara pada pada Pileg, bingung mencari nama caleg karena banyaknya surat suara, dan
Desain Pemilu Dan Ketertarikan Publik
MK memutuskan Pilpres dan Pileg DPR serta DPD dilaksanakan serentak tujuannya untuk menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang efektif. Namun, publik lebih menginginkan Pilpres dan Pileg dilakukan secara terpisah
Pemilu serentak 2019 telah berhasil mengefektifkan sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi, penerapan pemilu serentak maupun pemilu terpisah masih belum mencapai tujuan yan
Pemilu serentak 2019 telah berhasil mengefektifkan sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi, penerapan pemilu serentak maupun pemilu terpisah masih belum mencapai tujuan yan
Ada Apa Dengan Anak Muda, Kontradiksi Tuntutan Perubahan
Indonesia berada pada bonus demografis dengan adanya mayoritas generasi muda
Namun persentase pilihan parpol generasi muda didominasi partai politik besar yang sudah lama bertengger yang di persepsikan lambat membawa perubahan
Hal ini tidak mencerminkan tuntutan perubahan, padahal generasi muda identik dengan perubahan dan suara generasi muda menjadi penentu ada Pemilu 2024
Namun persentase pilihan parpol generasi muda didominasi partai politik besar yang sudah lama bertengger yang di persepsikan lambat membawa perubahan
Hal ini tidak mencerminkan tuntutan perubahan, padahal generasi muda identik dengan perubahan dan suara generasi muda menjadi penentu ada Pemilu 2024
Partisipasi Vs Kepuasan Publik, Makin Tinggi Makin Kecewa
Sejak Pemilu tahun 2014, tren tingkat partisipasi Pemilu terus meningkat.
Tingkat Kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi terus menurun sejak 2017. Padahal di awal terpilihnya Jokowi sebagai Presiden, dia mampu meningkatkan kepercayaayn publik dari 52,2% di 2015 ke 71,2% pada 2017.
Merosotnya kepercayaan publik disinyalir dikarenakan faktor penanggulangan pandemi C
Tingkat Kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi terus menurun sejak 2017. Padahal di awal terpilihnya Jokowi sebagai Presiden, dia mampu meningkatkan kepercayaayn publik dari 52,2% di 2015 ke 71,2% pada 2017.
Merosotnya kepercayaan publik disinyalir dikarenakan faktor penanggulangan pandemi C